BANDUNG, GEMPAR EKSPOSE — Pelantikan Dewan Pengurus KORPRI Kota Bandung Masa Bakti 2026–2029 yang digelar di Hotel Savoy Homann mendadak memicu polemik setelah sejumlah wartawan dilarang melakukan peliputan di lokasi acara.
Beberapa awak media yang datang sesuai mengaku dihentikan oleh petugas dan diminta tidak masuk ke ruangan pelantikan tanpa alasan yang jelas. Larangan tersebut membuat para jurnalis mempertanyakan sikap penyelenggara yang seolah menutup akses publik terhadap kegiatan resmi pemerintahan.
“Ini acara publik, kenapa kami tidak boleh meliput? Ada apa sebenarnya?” ujar salah satu wartawan yang kesal karena tugas jurnalistiknya terhambat.
Tindakan itu menimbulkan dugaan bahwa pihak penyelenggara mencoba membatasi kontrol sosial media di acara tersebut. Mengingat kegiatan KORPRI berhubungan langsung dengan pelayanan publik, pelarangan peliputan dinilai mengurangi prinsip keterbukaan pemerintah kepada masyarakat.
Kondisi ini kemudian memunculkan kritik dari kalangan jurnalis dan pemerhati transparansi publik yang menilai bahwa peliputan media adalah hak yang dijamin undang-undang, terlebih dalam kegiatan resmi pemerintahan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan terbuka dari panitia terkait alasan adanya pelarangan kepada wartawan. Publik mendesak agar pemerintah Kota Bandung menegaskan komitmennya terhadap keterbukaan informasi dan kebebasan pers.***
@Red Gempar Ekspose #KORPRI #KotaBandung #SavoyHomann #KebebasanPers #PublikBerhakTahu #Transparansi
