MEDAN, GEMPAR EKSPOSE – Puluhan massa yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (PMPRI) Kabupaten Asahan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor PTPN IV Regional II, Jalan Letjen Suprapto, Kota Medan, Selasa (9/6/2026) sekitar pukul 11.30 WIB.
Dalam aksi tersebut, massa mendesak pihak Regional Head (RH) PTPN IV Regional II untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap salah satu vendor yang diduga memperoleh hingga 8 sampai 10 paket pekerjaan di wilayah Kebun Mandoge, Kebun Air Batu, dan Kebun Tinjowan.
Ketua DPC LSM PMPRI Kabupaten Asahan, Hendra Syahputra, SP, dalam orasinya menyampaikan dugaan adanya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam mekanisme Penunjukan Langsung (PL) sejumlah proyek di lingkungan PTPN IV Regional II.
“Kami meminta dan mendesak PalmCo sebagai Sub Holding BUMN Perkebunan agar tidak melakukan pengkondisian terhadap vendor-vendor yang mengerjakan proyek replanting maupun penanaman pohon. Kami menilai hal ini berpotensi menimbulkan praktik KKN dan gratifikasi,” tegas Hendra di hadapan massa aksi.
Selain itu, PMPRI juga mendesak PalmCo untuk membatalkan sistem Penunjukan Langsung (PL) pada proyek tahun 2026 dan mengembalikan mekanisme pengadaan melalui sistem tender terbuka berbasis elektronik (E-Procurement).
Menurut mereka, seluruh proses pengadaan dan tender harus dilakukan secara transparan melalui platform resmi perusahaan agar seluruh penyedia jasa memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing secara sehat berdasarkan harga dan kemampuan teknis.
Koordinator Lapangan aksi, Donny Alfan, turut meminta pihak manajemen menghadirkan pejabat terkait guna memberikan penjelasan kepada massa.
“Jika menggunakan sistem Penunjukan Langsung, maka vendor-vendor baru tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh pengalaman dan ikut berpartisipasi dalam proyek-proyek di lingkungan PTPN IV,” ujarnya.
Setelah beberapa waktu menyampaikan aspirasi, massa akhirnya diterima oleh Humas Regional Head PTPN IV, S. Tampubolon.
Dalam tanggapannya, Tampubolon meminta agar PMPRI menyerahkan data dan bukti terkait perusahaan vendor yang diduga memperoleh banyak paket pekerjaan melalui mekanisme Penunjukan Langsung.
“Apabila ada data dan informasi mengenai perusahaan yang memperoleh 8 hingga 10 paket pekerjaan melalui sistem PL, silakan disampaikan kepada kami untuk dilakukan evaluasi dan penelusuran lebih lanjut,” ujar Tampubolon.
Usai menerima penjelasan dari pihak PTPN IV Regional II, massa PMPRI membubarkan diri secara tertib dengan pengawalan aparat kepolisian dari Polrestabes Medan.
Aksi tersebut menjadi sorotan publik karena menyangkut tuntutan transparansi pengadaan proyek dan pemerataan kesempatan bagi para pelaku usaha dalam lingkungan BUMN perkebunan.***
@GemparEkspose
#PMPRI #PTPNIV #PalmCo #Medan #Asahan #AksiUnjukRasa #TransparansiProyek #TolakKKN
