“Serukan Pemerintah Daerah Lebih Mendengar Aspirasi Rakyat”
BANDUNG BARAT — Memasuki awal tahun 2026, Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan Kabupaten Bandung Barat (KBB) menegaskan pentingnya kepemimpinan daerah yang terbuka, komunikatif, dan responsif terhadap suara masyarakat. Penegasan ini disampaikan sebagai bentuk kepedulian insan pers terhadap arah pembangunan dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat agar berjalan lebih transparan dan berpihak kepada kepentingan publik.
Ketua Pokja Wartawan KBB menilai, kepala daerah memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk membuka ruang dialog seluas-luasnya dengan masyarakat, tokoh publik, serta insan pers. Menurutnya, aspirasi rakyat tidak boleh diabaikan, karena menjadi fondasi utama dalam menentukan kebijakan yang tepat sasaran.
“Pemerintah harus hadir dan mau mendengar. Keterbukaan adalah kunci agar kebijakan yang diambil benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, bukan hanya bersifat administratif,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa transparansi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan sangat penting guna mencegah kesalahpahaman, meningkatkan kepercayaan publik, serta memperkuat pengawasan sosial.
Lebih jauh, Pokja Wartawan KBB mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam menyampaikan masukan secara konstruktif demi kemajuan daerah. Sinergi antara pemerintah, pers, dan masyarakat dinilai menjadi kunci dalam menciptakan pemerintahan yang sehat, akuntabel, dan berintegritas.
Pernyataan tersebut mendapat perhatian luas dari berbagai kalangan, khususnya insan pers dan masyarakat yang berharap agar tahun 2026 menjadi momentum perbaikan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat menuju arah yang lebih baik.
@Red GemparEkspose
#KBBBangkit#SuaraRakyat
#TransparansiPemerintahan
#PokjaWartawanKBB
#AspirasiPublik#KontrolSosial
#PersUntukRakyat#BandungBaratMaju
