Bandung, Gempar Ekspose — Praktik penyimpangan anggaran pendidikan ternyata tidak selalu berawal dari niat jahat. Investigasi terbaru Gerakan Masyarakat Pendidikan Anti Korupsi (GEMPAR) mengungkap adanya pola “korupsi tak disengaja” yang secara sistematis merugikan dunia pendidikan dan masyarakat, utamanya melalui pengelolaan keuangan sekolah yang longgar, minim transparansi, dan lemahnya kontrol sosial.
Temuan GEMPAR menunjukkan bahwa potensi penyimpangan terjadi justru pada aktivitas administrasi rutin — mulai dari pengadaan barang dan jasa, mekanisme dana BOS, hingga alokasi anggaran untuk program sekolah. Tanpa standar pengawasan yang ketat, kelalaian dan pembiaran dapat menjelma menjadi praktik koruptif meskipun dilakukan tanpa kesengajaan.
Hal tersebut terungkap saat Ketua Umum Gempar H.Zacky Satria, SE., menjadi narasumber pada podcast Radio Republik Indonesia (RRI) Pro 3 dalam rangka Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) hari ini Selasa (9/12/2025).
“Kami tidak mengarah pada penyudutan guru, kepala sekolah, atau pihak dinas. Yang kami soroti adalah sistem. Korupsi dalam pendidikan sering terjadi bukan karena keinginan individu, tetapi karena kelalaian yang terus menerus dibiarkan,” terangnya
Menurut Zacky, kondisi ini sangat berbahaya apabila masyarakat tidak ikut mengawasi. Minimnya pelaporan keuangan sekolah kepada publik, proses pengadaan tanpa verifikasi, hingga penggunaan dana tanpa dokumentasi memadai dapat memicu pemborosan, kebocoran anggaran, dan penyalahgunaan kewenangan.
Ketum GEMPAR menegaskan bahwa kontrol sosial harus menjadi mekanisme tetap dalam pendidikan, bukan hanya ketika muncul skandal besar. Orang tua siswa, komite sekolah, tokoh masyarakat, dan warga sekitar perlu ikut serta memastikan penggunaan dana pendidikan tepat sasaran dan terdokumentasi.
“GEMPAR hadir bukan untuk mencari-cari kesalahan, tetapi untuk membela hak guru, kepala sekolah, dan masyarakat agar pendidikan bersih, akuntabel, dan bebas dari zona rawan korupsi,” tegas Zacky.
Dalam waktu dekat, GEMPAR akan memperluas program edukasi dan monitoring ke berbagai daerah, lanjutnya, “tentu saja bekerja sama dengan pihak sekolah dan instansi terkait. Diharapkan kolaborasi kuat ini dapat menciptakan budaya baru: pendidikan transparan, anggaran tepat sasaran, dan sistem bebas celah korupsi — disengaja maupun tidak disengaja”, pungkasnya.***
@Red Gempar Ekspose
#AntiKorupsiPendidikan #InvestigasiGempar#StopKorupsiSekolah #KontrolSosial
